Palang Parkir Digital: Simbol Transparansi atau Ancaman Lapangan Kerja?

Oleh: Redaksi Opini Kompasia

Latar Belakang

Dalam beberapa bulan terakhir, isu palang parkir otomatis menjadi bahan perbincangan publik. Teknologi ini dipuji karena mampu menekan kebocoran retribusi, meningkatkan transparansi, dan mendukung target PAD (Pendapatan Asli Daerah). Namun di sisi lain, muncul keresahan karena ribuan juru parkir tradisional terancam kehilangan pekerjaan.

Kasus insiden ojol tertimpa palang parkir dan ricuh pemasangan palang di RSUD Tangsel semakin memperlihatkan bahwa inovasi teknologi tidak pernah lepas dari konsekuensi sosial.

Pro dan Kontra Palang Parkir
✅ Manfaat yang Didukung Publik

Transparansi PAD – Semua transaksi terekam digital, setoran lebih pasti.

Cashless Payment – Mendukung QRIS, e-money, dan kartu RFID.

Efisiensi Lalu Lintas – Kendaraan lebih tertib saat keluar masuk area parkir.

Keamanan – Terintegrasi dengan CCTV dan ANPR (Automatic Number Plate Recognition).

❌ Kekhawatiran Masyarakat

Lapangan Kerja Hilang – Jukir manual terancam tergusur.

Biaya Pemasangan Tinggi – UMKM dan pasar kecil kesulitan membiayai.

Resistensi Sosial – Seperti insiden ormas di Tangsel, ada pihak yang tidak siap menerima perubahan.

Perspektif Ekonomi

Menurut beberapa kajian, kebocoran retribusi parkir di kota besar bisa mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Dengan sistem otomatis, potensi kebocoran dapat ditekan hingga 90%.

Bagi pemerintah daerah, ini adalah kesempatan emas meningkatkan PAD tanpa harus menaikkan tarif parkir. Namun, pemerintah juga harus memikirkan skema alih profesi atau pelatihan ulang bagi para jukir.

Palang Parkir sebagai Simbol Transisi

Fenomena ini menunjukkan bahwa palang parkir bukan sekadar mesin besi. Ia adalah simbol transisi dari sistem lama ke sistem baru:

Dari manual ke digital.

Dari abu-abu ke transparan.

Dari pungli ke cashless.

Namun, tanpa strategi komunikasi yang baik, teknologi bisa ditolak oleh masyarakat.

Kesimpulan

Inovasi adalah keniscayaan. MSM Parking dan penyedia sistem lain menunjukkan bahwa masa depan parkir Indonesia ada pada digitalisasi. Tetapi, keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari peningkatan PAD, melainkan juga dari keadilan sosial bagi para pekerja yang terdampak.

Jika pemerintah, swasta, dan masyarakat bisa duduk bersama, maka palang parkir bisa menjadi kunci keteraturan kota modern, bukan sekadar alat pemicu konflik.

📌 Catatan Redaksi:
Tulisan ini bagian dari rubrik Opini Publik di opini.kompasia.com. Pembaca dipersilakan memberikan komentar, kritik, atau pengalaman pribadi terkait penerapan palang parkir otomatis di daerah masing-masing.