Digitalisasi Parkir Makin Meluas: Jakarta, Bandung, hingga Malang Siap Tingkatkan PAD

Jakarta – Tren digitalisasi parkir di Indonesia kian menguat. Sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Malang berlomba menerapkan sistem parkir modern berbasis aplikasi, transaksi nontunai, hingga penggunaan teknologi otomatis. Langkah ini tidak hanya menekan kebocoran retribusi, tetapi juga menjanjikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

JakParkir di Jakarta: 25 Ruas Jalan Jadi Target

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja memperluas implementasi aplikasi JakParkir. Saat ini, sistem sudah beroperasi di delapan ruas jalan utama, dan dalam waktu dekat akan ditambah menjadi sepuluh ruas.

Targetnya, hingga akhir tahun 2025, JakParkir akan aktif di 25 ruas jalan. Aplikasi ini menghadirkan empat antarmuka berbeda: untuk pengguna parkir, juru parkir, pengawas lapangan, dan dashboard Command Center.
Selain itu, fitur pembayaran nontunai (cashless) melalui QRIS serta sistem tarif progresif diproyeksikan mampu mengurangi praktik parkir liar sekaligus meningkatkan transparansi pendapatan.

Bandung & Karimun: Teknologi Modern Dorong PAD Naik

Kota Bandung dan Kabupaten Karimun menjadi contoh nyata dampak positif digitalisasi parkir. Melalui kolaborasi dengan swasta, seperti MSM Parking Group, teknologi barrier gate otomatis, Automatic Number Plate Recognition (ANPR), dan sistem pembayaran cashless mulai dipasang di area strategis, termasuk mal, rumah sakit, dan kawasan pemerintah daerah.

Hasilnya cukup mencengangkan. Di Karimun, misalnya, PAD dari sektor parkir yang semula di bawah Rp100 juta per tahun melonjak drastis hingga Rp400–700 juta setelah sistem digital diberlakukan.

“Digitalisasi bukan hanya soal kenyamanan pengguna, tetapi juga soal transparansi dan akuntabilitas bagi daerah,” ujar salah satu pengamat transportasi lokal.

Malang: Virtual Account Jadi Langkah Awal

Sejak 1 November 2024, Dinas Perhubungan Kota Malang resmi menerapkan sistem pembayaran parkir via virtual account. Dengan metode ini, transaksi antara juru parkir dan Dishub tercatat otomatis di sistem perbankan, meminimalisasi kebocoran dan meningkatkan transparansi.

Meski masih tahap awal, langkah Malang dipandang sebagai pijakan kuat menuju digitalisasi penuh, sekaligus upaya meningkatkan PAD di tahun 2025 mendatang.

DPRD Dorong Percepatan

Komisi B DPRD DKI Jakarta turut menekankan pentingnya percepatan digitalisasi parkir. Rekomendasi mereka mencakup pengadaan alat digital tambahan, pelatihan juru parkir, hingga optimalisasi monitoring berbasis Command Center.

“Digitalisasi parkir akan menjadi kunci menutup kebocoran retribusi yang selama ini merugikan daerah,” tegas seorang anggota DPRD DKI.

Kesimpulan

Digitalisasi parkir kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan tren yang sudah berjalan nyata di berbagai kota. Jakarta dengan JakParkir, Bandung dan Karimun lewat kolaborasi teknologi modern, serta Malang dengan sistem virtual account—semua mengarah pada satu tujuan: sistem parkir transparan, efisien, dan mampu meningkatkan PAD daerah.

Dengan dukungan pemerintah daerah, DPRD, hingga pihak swasta, Indonesia tampaknya siap melangkah ke era baru parkir digital yang lebih profesional.