TNI Perkuat Pertahanan Nasional: Penambahan Kodam Baru, Modernisasi Alutsista, dan Tantangan Reformasi

Jakarta, 13 Agustus 2025 — Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah berada di fase penting reformasi dan modernisasi. Dari penambahan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, pengadaan jet tempur Rafale, hingga sorotan publik terkait peran militer di jabatan sipil, semua menjadi bagian dari dinamika pertahanan nasional terkini.

Ekspansi Enam Kodam Baru
TNI mengumumkan penambahan enam Kodam baru untuk memperkuat jangkauan pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini diharapkan meningkatkan respons cepat terhadap ancaman keamanan dan memperkuat keterlibatan TNI dalam penanganan bencana serta tugas-tugas sosial kemasyarakatan.

Legislator mengingatkan bahwa ekspansi ini harus diikuti dengan peningkatan responsivitas dan adaptasi terhadap kebutuhan daerah, bukan hanya sekadar memperbesar struktur organisasi.

TNI Tegaskan Modernisasi Tidak Hanya Fokus di Darat
Menanggapi isu bahwa penguatan TNI terlalu terpusat pada Angkatan Darat, institusi ini membantah tudingan tersebut. Menurut pernyataan resmi, modernisasi dilakukan secara proporsional di tiga matra—darat, laut, dan udara—dengan prioritas pada keseimbangan alutsista dan kemampuan tempur.

Rafale Perkuat Armada TNI AU
Dalam upaya modernisasi, TNI Angkatan Udara merilis foto perdana jet tempur Dassault Rafale B dua kursi yang menjadi bagian dari kontrak pembelian strategis. Tahap pelatihan pilot dan teknisi kini berlangsung di Prancis sebelum unit tersebut resmi memperkuat pertahanan udara Indonesia.

Pengadaan Rafale disebut sebagai langkah penting dalam membangun kekuatan udara berteknologi tinggi yang mampu menghadapi tantangan keamanan modern.

Kritik Terhadap Reformasi TNI
Di tengah berbagai langkah modernisasi, SETARA Institute memberikan catatan kritis terkait arah reformasi TNI. Lembaga ini menilai ada potensi pelanggaran Undang-Undang, terutama dalam penempatan prajurit di jabatan sipil dan pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang melebihi batas kewenangan yang diatur.

Menurut SETARA, reformasi TNI harus tetap mengacu pada prinsip demokrasi dan supremasi sipil untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Kesimpulan
TNI saat ini berada di persimpangan antara modernisasi alutsista, ekspansi struktur pertahanan, dan tuntutan reformasi kelembagaan. Keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada kemampuan TNI menjaga keseimbangan antara kekuatan militer yang tangguh dan penghormatan terhadap prinsip demokrasi.